Peran Kekerabatan Sebagai Modal Sosial Dalam Pileg Tahun 2024

Peran kekerabatan sebagai modal sosial dalam pileg tahun 2024 harus dengan secara kritis dicermati. Pengaruh kekerabatan atau keluarga memang sangat banyak digunakan oleh politisi di Indonesia sampai tahun 2024. Pengaruh ini bukan tidak mungkin akan menggeser modal sosial lain yang digunakan oleh kebanyakan calon seperti ekonomi, popularitas dan lain sebagainya. Peran kekerabatan sekarang ini lebih dinamis dimainkan oleh berbagai macam politisi tidak terkecuali dengan beberapa keluarga elit politik. Secara lancar dan sistematis tetap mempertahankan kekuasaannya dengan mencalonkan orang-orang disekitarnya. Yap itu adalah keluarganya. Tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan besar apakah benar keluarga atau anak dari politisi ini mampu mengemban amanah rakyat?

Politik kekerabatan merupakan satu di antara beberapa alasan sistem pemerintahan di Indonesia seringkali masih menunjukkan kedekatan terhadap pemegang kekuasaan tertentu. Dinasti politik kekerabatan yang ada di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang kehidupan yang telah menjadi konstruksi sosial dan berkembang di masyarakat (Windisari & Wahyuliana, 2022). Sangat kasar jika seseorang disebut sebagai anak dari politik dinasti karena sesungguhnya negara ini tidak berbentuk kerajaan. Kecuali Yogyakarta, sebagian besar masyarakat di Indonesia terbuai dengan kemampuan atau kapabilitas dari seseorang sehingga meneruskan pilihannya ke anak keturunannya. Banyak contoh di Indonesia yang menunjukkan hal tersebut dan anehnya masih banyak masyarakat yang memilih calon tersebut.

Terlepas dari beberapa pro dan kontra terkait peran kekerabatan yang menjadi perdebatan apakah benar bisa menjadi modal?. Cara termudah untuk seseorang menjadi wakil rakyat yaitu jabatan yang paling elit di negeri ini yaitu dengan memiliki suara yang besar di masyarakat. Artinya mereka butuh pemilih bukan sekedar adu kekuatan ekonomi. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Lagi-lagi hal ini bersebrangan dengan beberapa statement yang justru menurunkan derajat rakyat. Makna dibalik pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat diberikan kewenangan untuk memilih pemimpin dan modal pemerintahan yang mereka inginkan. Hal ini dilakukan melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara serentak lima tahun sekali. Hal ini tentu saja akan memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.

Jika kita mundur sedikit ke belakang melihat sejarah di Indonesia. Sejarah politik dinasti di Indonesia erat kaitannya tentang kampanye dan pertarungan politik di Jawa menjelang pemilihan umum tahun 1955. Pada tahun tersebut, struktur sosial masyarakat Jawa yang masih menganut sistem kekerabatan berdasarkan prinsip bilateral yang terbentuk dari gotong royong dalam sistem kekeluargaan yang luas sehingga hubungan kekerabatan yang bersifat tradisional memiliki makna interpersonal yang cukup luas (Fitriyah, 2018). Dari tradisi masyarakat Jawa ini kemudian turun-menurun sistem ini digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Kemudian, melihat potensi besar dari penggunaan sistem kekerabatan, banyak partai politik yang memanfaatkannya untuk mendapatkan kemenangan. Mengamankan posisi mereka di puncak kekuasaan di Indonesia. Tentu hal ini akan menjadi sesuatu yang besar jika peran kekerabatan ini disalahgunakan hanya untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan.

Jika melihat secara lebih jauh peran kekerabatan di Indonesia bisa dilihat dari beberapa contoh seperti keluarga Presiden Jokowi. Presiden Jokowi memiliki keluarga dengan jabatan politik yang beragam. Mas Gibran misalnya beberapa waktu yang lalu menjadi Wali Kota Solo dan beranjak menjadi Wakil Presiden. Kemudian, ada mas Bobby yang menjadi Wali Kota Medan dan digadang-gadang akan menjadi Gubernur Sumatera Utara. Mas Kaesang juga tiba-tiba terjun ke politik dan menjadi Ketua Umum Partai PSI. Tentu jabatan-jabatan ini bukan sebuah hal yang mudah untuk diraih tanpa ada campur tangan dari keluarga atau kerabat terkait. Keluarga yang memberikan dukungan secara moril dan material tentu tidak akan secara langsung akan memenangkan kontestasi. Semua calon di Indonesia juga menggunakan hal yang sama, akan tetapi apa yang menjadi perbedaan mendasar? Yap keluarga dari pejabat politik.

Sebagai pejabat politik yang aktif akan sangat memberikan faktor kemenangan besar bagi seorang calon. Hal ini dilandaskan dengan kepercayaan masyarakat yang puas dengan kinerja dari keluarga yang dimaksud dan pasti kebanyakan akan memberikan dukungannya kembali ke anaknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo dkk (2006) mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat atau Pablo Querubin (2011) dan Mendoza et.al (2012) mengenai politik kekerabatan di Filipina menunjukkan perspektif yang relatif sama, yaitu kandidat yang berasal dari keluarga politik atau memiliki jabatan politik memiliki kesempatan yang besar untuk memenangkan pemilu. Hal ini juga membuktikan bahwa politik kekerabatan tidak hanya terjadi pada masyarakat Jawa, akan tetapi juga terjadi di daerah lain di luar Pulau Jawa. Alasan terbesar kemenangan mereka adalah keluarganya berasal dari elit politik aktif saat itu.

Peran Kekerabatan atau Politik Dinasti Secara Halus?

Daniel Markham Smith (2012) juga melakukan kajian di Jepang yang mengkaji pengaruh sistem pemilihan umum terhadap dinasti politik. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum yang berfokus pada calon lebih menguntungkan keluarga dengan latar belakang politik, alasannya adalah karena keluarga yang memiliki sepak terjang politik lebih dikenal oleh publik. Keterkenalan ini juga diindikasikan sebagai popularitas dan elektabilitas. Semakin dikenal calon oleh masyarakat luas maka semakin besar pula peluang dia untuk memenangkan kontestasi politik tersebut. Hal ini sudah lumrah terjadi apalagi di Indonesia. Banyak caleg yang memanfaatkan keuntungan yaitu mencalonkan anaknya kembali atau keluarganya yang lain untuk menjadi anggota dewan dan bahkan kepala daerah. Beberapa contoh orang-orang yang mencalonkan keluarganya ada di daftar berikut.

1. Parananda Surya Paloh, Caleg Dapil Sumatera Utara I, Putra Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem,
2. Diah Pikantan O Putri Hapran, Caleg Dapil Jawa Tengah IV, Putri Puan Maharani, Ketua DPP PDIP,
3. Rahayu Saraswati Caleg Dapil Jakarta III, keponakan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Calon Presiden Nomor Urut 2,
4. Bupati Bima Indah Damayanti Putri mencalonkan anak sulungnya yaitu Muhammad Putra Ferryandi sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima,
5. Zulfikar adalah putra dari H. Asaat Abdullah, Ketua DPC Nasdem Sumbawa sekaligus anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019-2024,
6. Ade Mudhita adalah putra dari Drs. H. Mahmud Abdullah, Bupati Sumbawa aktif yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumbawa,
7. Gitta Lisbano figur muda yang tercatat masih aktif sebagai anggota DPRD Sumbawa dan pada Pemilu 2024 kembali terpilih untuk periode kedua. Gitta adalah putra dari almarhum H. Husni Djibril B.Sc, Bupati Sumbawa periode 2015-2020 yang merupakan tokoh senior PDI Perjuangan.

Beberapa contoh diatas adalah daftar yang telah dirangkum bersumber dari data lapangan tahun 2024 di Kabupaten Sumbawa dan sekitarnya. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kita bahwa keluarga dengan latar elit politik akan mampu memenangkan caleg tersebut. Dengan dukungan dan modal yang dimiliki oleh tokoh elit politik tersebut akan semakin meningkatkan modal sosial dan peluang kemenangan. Modal sosial yang dimiliki pun akhirnya beragam mulai dari, jaringan (network), kepercayaan (trust), norma (norms). Semua ini tentu akan memberikan keuntungan yang besar bagi calon dengan nama yang dimaksud sehingga kemungkinan untuk kalah menjadi sedikit.

Walaupun kita katakan bahwa semua pilihan ada di tangan rakyat, akan tetapi banyak hitung-hitungan yang bersumber dari caleg itu sendiri. Artinya semua kepentingan dan pilihan rakyat dapat disetting dan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kalkulasi mereka. Hal ini sangat banyak terjadi dan menjadi fakta lapangan yang tidak dapat ditampik kebenarannya. Banyak yang sudah membuktikan dan bahkan menjadi hal yang penting untuk ditelusuri kembali. Peran kekerabatan memang sangat besar dampaknya bagi kemenangan seorang caleg pada pileg 2024 terutama yang terjadi di Kabupaten Sumbawa.

Referensi:

Dal Bo, E., Pedro Dal Bo, dan Jason Snyder. (2006). Political Dynasties, SSRN http://ssrn.com/abstract=909251.

Fitriyah, F. (2018). Politik Dinasti Pada Kandidasi Perempuan Dalam Pilkada Serentak 2015 Di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Sosial, 17(01), 39-52. https://doi.org/10.14710/jis.17.1.2018.39-52.

Mendoza, R. U. et.al. (2012). Inequality in Democracy: Insights from an Empirical Analysis of Political Dynasties in the 15th Philippine Congress. Philippine Political Science Journal, 33(02), 132-145. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/40104/.

Querubin, Pablo. (2011). Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines. paper dipresentasikan pada APSA Annual Meeting.

Windisari, Y., & Wahyuliana, I. (2022). Tahta Extended Family Dalam Bias Politik Kekerabatan. Jurnal Pamator, 15(01), 53-65. https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.13089.